Home Daerah Diduga Merampas Hak Pilih Rakyat, KPU Kab. Lampung Selatan Dipersoal

Diduga Merampas Hak Pilih Rakyat, KPU Kab. Lampung Selatan Dipersoal

54
0
Gindha Ansori Wayka

Lampungnews.co.id – Lampung Selatan – Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 9 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan menyisakan banyak persoalan, dalam demokrasi keikutsertaan masyarakat memilih pemimpin banyak warga yang tidak mendapatkan hak pilihnya. Ujar Gindha Ansori Wayka, Akademisi dan Praktisi Hukum di Bandar Lampung dan Kuasa Hukum Pasangan Tony-Antoni Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan. Sabtu (19/12/2020)

Menurutnya dalam memilih pemimpin ditentukan diantaranya oleh antusiasme warga untuk memilih pemimpinnya jika tidak di penuhi, maka melanggar hak asasi Manusia dan telah melakukan tindak pidana Pemilu.

Selain itu, ada 31.964 pemilih warga Kabupaten Lampung Selatan tidak mendapatkan lembar C Pemberitahuan/Undangan pencoblosan, dan tidak sampai ketangan para pemilih dalam hal ini terjadi di tengah Demokrasi langsung sehingga merupakan bentuk kejahatan terhadap hak asasi Manusia. Ujar gindha

Di dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Pengaturan delik tindak pidana pemilu telah dimuat di dalam Pasal 476 sampai Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga terkhusus mengenai perbuatan penghilangan hak pilih diatur secara eksplisit di dalam Pasal 510 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, penghilangan hak pilih masyarakat di atur dalam Pasal 178
Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dijelakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja
menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh
empat juta rupiah)”.

Ia juga katakan seharusnya KPU Kabupaten Lampung Selatan mengambil langkah untuk bagaimana cara memberikan hak terhadap 31.964 pemilih untuk menentukan pemimpinnya di kabupaten Lampung Selatan, puluhan ribu undangan yang tidak sampai kepada pemilih ini juga diduga bentuk “Genosida Demokrasi”. Singkat Gindha

Selain itu, jika KPU Lampung Selatan tetap bersikukuh dan mempertahankan dengan dalil-dalil pembenarannya bahwa 31.964 pemilih dianggap tidak dapat memberikan haknya meskipun terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena lembar C Pemberitahuan/Undangan pencoblosan diduga tidak sampai ke tangan para pemilih, maka nyata bahwa KPU Lampung Selatan telah melakukan Tindak Pidana Pemilu dan telah merampas hak rakyat Lampung Selatan dalam memilih pemimpinnya. Tegas Gindha

Lanjutnya, Idealnya KPU Lampung Selatan tidak bersikukuh dengan memberikan pembenaran-pembenaran yang dapat menyebabkan hak hukum masyarakat menjadi lebih terpasung, diantaranya dengan cara tidak melawan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 Nomor 62/PAN.MK/AP3/12/2020Tanggal 18 Desember 2020 dari pasangan Tony Eka Candra – Antoni Imam Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor Urut 2 di Mahkamah Konstitusi yang telah diajukan oleh Tim Hukum dari Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka – Thamaroni Usman & Rekan atas dugaan “genosida demokrasi” yang menyebabkan
31.964 pemilih diduga dihilangkan haknya, tetapi mengamini dan bersama-sama untuk mendukung Mahkamah Konstitusi untuk membuat suatu dasar dalam memutuskan PSU, sehingga KPU dan Bawaslu Lampung Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu dapat melakukan PSU menjadi legal dan berdasar hukum yang kuat. Pungkasnya (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here